Nama-nama Suku Bangsa di Indonesia

No.	Provinsi	Nama Suku
1	Nangroe Aceh Darussalam	Aceh, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, Anak Jame, Simeleuw, dan Pulau
2	Sumatera Utara	Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fakfak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-maya
3	Sumatera Barat	Minangkabau, Melayu, dan Mentawai, Tanjung Kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci
4	Riau	Melayu, Akit, Talang Mamak, Orang utan Bonai, Sakai, dan Laut, dan Bunoi
5	Riau Kepulauan	Melayu, Siak, dan Sakai
6	Jambi	Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Jambi, Kubu, dan Bajau
7	Bengkulu	Muko-muko, Pekal, Serawai, Pasemah, Enggano, Kaur, Rejang, dan Lembak
8	Sumatera Selatan	Melayu, Kikim, Semenda, Komering, Pasemah, Lintang, Pegagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, Penesek Gumay, Panukal, Bilida, Musi, Rejang, dan Ranau
9	Lampung	Pesisir, Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulang Bawang, Krui Abung, dan Pasemah
10	Bangka Belitung	Bangka, Melayu, dan Tionghoa
11	Banten	Baduy, Sunda, dan Banten
12	DKI Jakarta	Betawi
13	Jawa Barat	Sunda
14	Jawa Tengah	Jawa, Karimun, dan Samin
15	D.I. Yogyakarta	Jawa
16	Jawa Timur	Jawa, Madura, Tengger, dan Osing
17	Bali	Bali Aga dan Bali Majapahit
18	Nusa Tenggara Barat	Bali, Sasak, Samawa, Mata, Dongo, Kore, Mbojo, Dompu, Tarlawi, dan Sumba
19	Nusa Tenggara Timur	Sabu, Sumba, Rote, Kedang, Helong, Dawan, Tatum, Melus, Bima, Alor, Lie, Kemak, Lamaholot, Sikka, Manggarai, Krowe, Ende, Bajawa, Nage, Riung, dan Flores
20	Kalimantan Barat	Kayau, Ulu Aer, Mbaluh, Manyuke, Skadau, Melayu-Pontianak, Punau, Ngaju, dan Mbaluh
21	Kalimantan Tengah	Kapuas, Ot Danum, Ngaju, Lawangan, Dusun, Maanyan, dan Katingan
22	Kalimantan Selatan	Ngaju, Laut, Maamyan, Bukit, Dusun, Deyah, Balangan, Aba, Melayu, Banjar, dan Dayak
23	Kalimantan Timur	Ngaju, Otdanum, Apokayan,Punan, Murut, Dayak, Kutai, Kayan, Punan, dan Bugis
24	Sulawesi Selatan	Mandar, Bugis, Toraja, Sa’dan, Bugis, dan Makassar
25	Sulawesi Tenggara	Mapute, Mekongga, Landawe, Tolaiwiw, Tolaki, Kabaina, Butung, Muna, Bungku, Buton, Muna, Wolio, dan Bugis
26	Sulawesi Barat	Mandar, Mamuju, Bugis, dan Mamasa
27	Sulawesi Tengah	Buol, Toli-toli, Tomini, Dompelas, Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Suluan, Mori, Bungku, Balantak, Banggai, dan Balatar
28	Gorontalo	Gorontalo
29	Sulawesi Utara	Minahasa, Bolaang Mangondow, Sangiher Talaud, Gorontalo, Sangir, Ternate, Togite, Morotai, Loda, Halmahera, Tidore, dan Obi
30	Maluku	Buru, Banda, Seram, Kei, dan Ambon
31	Maluku Utara	Halmahera, Obi, Morotai, Ternate, dan Bacan
32	Papua Barat	Mey Brat, Arfak, Asmat, Dani, dan Sentani
33	Papua	Sentani, Dani, Amungme, Nimboran, Jagai, Asmat, dan Tobati

Demikianlah Nama-nama Suku Bangsa di Indonesia.

Semoga bermanfaat…

4 Tahun Pemekaran, Pembangunan Di Kab. Paluta Masih Statis

                Setelah 4 (empat) tahun pemekaran, fakta menyatakan  percepatan pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih statis. Sehingga dapat dinilai pembangunan daerah ini terus mengalami stagnasi.

Penilian ini, didasarkan kepada opini yang berkembang di dalam masyarakat secara umum, khususnya penilaian kinerja Pemerintah Daerah, yang tidak tepat sasaran dan sekedar menghamburkan uang Negara.

              Demikian dikatakan, ketua umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (P.P. Gema Paluta), Gusti Putra Hajoran Siregar.
Hal itu dikatakan terkait adanya opini tentang meningkat dan majunya pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Gema Paluta berpendapat opini itu hanyalah sesuatu penilaian yang menyimpang dan sangat menyesatkan.
            
               Kita ketahui, ujar Gusti, cita-cita awal pembentukan kabupaten yang baru adalah amanah otonomi daerah di era reformasi dan memiliki semangat akcelaration (percepatan) pembangunan dan welfare society (kesejahteraan masyarakat), tetapi kenyataan yang paradoks justru mengahsilkan kesan yang mengecewakan semua pihak.

              Untuk itu, perlu political will (kemauan politik) dari pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak untuk saling mendukung dan bersinergi, pembangunan bisa berjalan lancar apabila dikawal bersama, jangan membuat penilaian-penilaian yang menyampingkan suara mayoritas dalam hal ini masyarakat.

               “Sungguh keniscayaan pembangunan akan dapat terwujud, tanpa adanya kemauan dari pemerintah yang efektif, efisien, progresif dan transparan,” tuturnya.
Sebab itu, lanjut Gusti, masyarakat umum pun bisa menilai opini itu hanyalah sebuah rekayasa intelektual yang bertujuan untuk mendoktrinisasi publik. “era modern saat ini, progresifitas informasi dan teknologi telah menjadikan masyarakat  makin cerdas dan mampu melakukan penilaian kritis dan objektif terhadap persoalan, meskipun kualitasnya masih dalam taraf  kesederhanaan”, pungkasnya.
Sumber:

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com